PTKP Terbaru 2018 / 2019 Perhitungan Perubahan Pajak Penghasilan – Setiap warna negara Indonesia tentunya memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun kewajiban pembayaran pajak memiliki batas ukuran tertentu sehingga seorang individu tidak wajib membayar pajak atau disebut dengan atau Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Namun banyak orang yang masih menganggap pajak adalah momok yang menakutkan, banyak yang malas berurusan dengan urusan perpajaka Salah satu alasannya adalah mereka menganggap bila datang ke kantor pajak bisa-bisa dipaksa membayar pajak dalam jumlah yang sangat besar dan memberatkan. Namun selamanya tidak seperti itu, karena ada aturan dan ketentuan yang berlaku.

Seperti halnya pajak penghasilan, dimana dalam pajak penghasilan ini terdapat istilah yang diebut Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Bagi Anda yang masuk dalam kategori PTKP ini atau dengan kata lain gaji atau penghasilan seseorang dalam 1 tahun tidak melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka wajib pajak tersebut tidak wajib untuk membayar pajak penghasilan.

Kali ini CiBubu akan mengulas tentang PTPK, mulai dari pengertian, dasar hukum, cara menghitung PTKP dan PPH 21. Mari kita bahas lebih lanjut pada artikel di bawah ini.

Apa Itu PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)?

PTKP adalah pendapatan yang dibebaskan dari pajak penghasilan (PPH 21). Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari PPh Pasal 21. Pembebasan tersebut didasarkan pada ambang batas tarif PTKP. Jika penghasilan tahunan melebihi ambang batas, wajib pajak harus membayar PPh. Direktorat Jenderal Pajak mengasumsikan PTKP sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar wajib pajak (dan keluarga) selama setahun, sehingga tidak dimasukkan dalam perhitungan PPh 21.

Dasar Hukum PTKP

Dasar hukum penetapan tarif PTKP 2018 didasarkan pada PMK No. 101/PMK.010/2016 yang dikeluarkan oleh menteri keuangan. Dan cara perhitungannya dijelaskan secara detail melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016.

Lalu untuk penetapan penghasilan pegawai penerima upah mingguan, harian, atau berstatus tidak tetap, diatur dalam PMK No. 102/PMK.010/2016.Untuk penetapan penghasilan pegawai penerima upah mingguan, harian, atau berstatus tidak tetap, diatur dalam PMK No. 102/PMK.010/2016.

Dikutip dari Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang PPh, tercantum kalimat Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (UU No 10 Tahun 1994). Dalam artian, Dalam menghitung Laba Kena Pajak Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, kepadanya diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Dari sini diketahui bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada dasarnya merupakan pengurang penghasilan netto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak (PKP). PTKP sendiri ditentukan berdasarkan keadaan pada 1 Januari tahun pajak yang bersangkutan.

BACA JUGA  Cara Menghitung Luas Tanah

Pembagian PTKP

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dibedakan antara Wajib Pajak Kawin dan yang tidak kawin. Sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 besaran PTKP untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut.

  • Rp54.000.000,- untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi
  • Rp4.500.000,- untuk tambahan Wajib Pajak yang kawin
  • Rp54.000.000,- tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU PPh.
  • Rp4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Maksud dari keluarga sedarah adalah yang masih garis keturunan lurus satu derajat yaitu ayah, ibu, dan anak. Untuk hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat yaitu saudara kandung. Sedangkan yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat yaitu mertua dan anak tiri, dan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah ipar.

Jadi anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah orang tua, mertua, anak kandung, atau anak angkat berhak mendapatkan PTKP maksimal 3 orang untuk setiap keluarga. Sedangkan yang dimaksud dengan menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.

Pengertian menjadi tanggungan sepenuhnya menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) berdasarkan keadaan yang dapat terlihat dari keadaan yang nyata yaitu:

  • Tinggal bersama-sama dengan Wajib Pajak;
  • Nampak secara nyata tidak mempunyai penghasilan sendiri;
  • Tidak pula turut dibantu oleh lain-lain anggota keluarga atau oleh orang tuanya sendiri.

Sedangkan apabila Wajib Pajak hanya sekedar menyumbang, memberikan bantuan, bertanggung jawab dan sebagainya, maka tidak termasuk dalam menjadi tanggungan sepenuhnya.

Kementerian Keuangan menyesuaikan PTKP dengan kondisi perekonomian nasional, sehingga besarannya tidak selalu sama setiap tahun. Berikut contoh perubahan PTKP:

PTKP 2012 2013-2014 2015 2016-2018
TK/0 Rp 15.840.000 Rp 24.300.000 Rp 36.000.000 Rp 54.000.000
K/0 Rp 17.160.000 Rp 26.325.000 Rp 39.000.000 Rp 58.500.000
K/1 Rp 18.480.000 Rp 28.350.000 Rp 42.000.000 Rp 63.000.000
K/2 Rp 19.800.000 Rp 30.375.000 Rp 45.000.000 Rp 67.500.000
K/3 Rp 21.120.000 Rp 32.400.000 Rp 48.000.000 Rp 72.000.000

PTKP yang terakhir ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan adalah yang berlaku sebelum keluar peraturan baru. PTKP 2018 masih sama dengan PTKP 2016, yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan No 101/PMK.010/2016.

Cara Menghitung PTKP

Untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Menteri Keuangan/ PMK No. 101/PMK.010/2016 ini, maka kita akan menggunakan ilustrasi contoh studi kasus sebagai berikut:

Contoh:

  • PTKP Tuan Anjasmoro pada Tahun 2015 adalah dengan status Kawin anak 1 (satu).
  • Tanggal 1 Februari Tahun 2016 Istri Tuan Anjasmoro melahirkan anak laki-laki sehingga Tuan Susilo mulai 1 Februari 2016 memiliki 2 (dua) anak.
  • PTKP Tuan Anjasmoro Tahun Pajak 2016 adalah tetap status Kawin anak 1 (satu).

Penerapan PTKP Tahun 2016 untuk 1 tahun adalah sebagai berikut:

BACA JUGA  Perbedaan Lemak dan Kalori

1. PTKP Untuk Laki-laki Tidak Kawin dan Wanita (Kawin/Tidak Kawin)

PTKP Laki-Laki Tidak Kawin dan Wanita (Kawin/Tidak Kawin) via iqglobal.intel.com

TK/0 = 54.000.000,-

TK/1 = 58.500.000,-

TK/2 = 63.000.000,-

TK/3 = 67.500.000,-

Keterangan:

  • Status Wanita meskipun sudah kawin tetap mempunyai PTKP tidak kawin kecuali dapat membuktikan bahwa suami tidak bekerja (dari Instansi terkait/kelurahan).
  • TK/0 : Tidak Kawin tidak ada tanggungan PTKP sebesar 54.000.000
  • TK/1 : Tidak Kawin memiliki 1 (satu) tanggungan PTKP sebesar 58.500.000 (54.000.000 + 4.500.000)
  • TK/2 : Tidak Kawin memiliki 2 (dua) tanggungan PTKP sebesar 63.000.000 (54.000.000 + 4.500.000 + 4.500.000)
  • TK/3 : Tidak Kawin memiliki 3 (tiga) tanggungan PTKP sebesar 67.500.000 (54.000.000 + 4.500.000 + 4.500.000 + 4.500.000)

2. PTKP Untuk Laki-Laki Kawin Istri Tidak Bekerja/Tidak Usaha

K/0 = Rp58.500.000,-

K/1 = Rp63.000.000,-

K/2 = Rp67.500.000,-

K/3 = Rp72.000.000,-

Keterangan (istri tidak bekerja):

  • K/0  :Kawin tidak ada tanggungan 58.500.000 (54.000.000 + 4.500.000)
  • K/1  :Kawin memiliki 1 (satu) tanggungan 63.000.000 (54.000.000 + 4.500.000 + 4.500.000)
  • K/2  :Kawin memiliki 2 (dua) tanggungan 67.500.000 (54.000.000 + 4.500.000 + 4.500.000 + 4.500.000)
  • K/3  : Kawin memiliki 3 (tiga) tanggungan 72.000.000 (54.000.000 + 4.500.000 + 4.500.000 + 4.500.000 + 4.500.000)

3. PTKP untuk Laki-Laki Kawin Istri Bekerja/Usaha

  • K/I/0 = Rp112.500.000,-
  • K/I /1 = Rp117.000.000,-
  • K/I /2 = Rp121.500.000,-
  • K/I /3 = Rp126.000.000,-

Keterangan (Istri Bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja atau usaha):

  • PTKP untuk istri yang bekerja pada satu pemberi kerja tidak digabung dengan suami, yang digabung dengan PTKP suami hanya yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja dan/atau istri yang memiliki usaha (penghasilan digabung dengan penghasilan suami)
  • K/I/0 = Kawin Istri Bekerja/Usaha tidak ada tanggungan 112.500.000 (54.000.000 + 54.000.000+ 4.500.000)
  • K/I/1 = Kawin Istri Bekerja/Usaha memiliki 1 (satu) tanggungan 117.000.000 (54.000.000 + 54.000.000+4.500.000 +4.500.000)
  • K/I/2 = Kawin Istri Bekerja/Usaha memiliki 2 (dua) tanggungan 121.500.000 (54.000.000 + 54.000.000+ 4.500.000 + 4.500.000+ 4.500.000)
  • K/I/3 = Kawin Istri Bekerja/Usaha memiliki 3 (tiga) tanggungan 126.000.000 (54.000.000 + 54.000.000+ 4.500.000 + 4.500.000 + 4.500.000 + 4.500.000)

4. PTKP atas Warisan

Penghasilan yang didapatkan dari warisan yang belum terbagi pada dasarnya merupakan hak dan dapat dibagikan kepada para ahli waris yang berhak, serta penghasilan tersebut harus digabungkan dengan penghasilan lainnya yang diterima atau didapatkan oleh masing-masing ahli waris.

Maka dalam melakukan perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) masing-masing ahli waris telah memperoleh pengurangan berupa PTKP, sehingga dalam menghitung PKP atas penghasilan yang berasal dari warisan yang belum terbagi tidak diberikan pengurangan berupa PTKP.

Contoh Lain Studi Kasus Menghitung PTKP

PTKP ditentukan berdasarkan status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Katagorinya sebagai berikut:

Jumlah Anak/Tanggungan Lajang Kawin PTKP Digabung (Suami-Istri)
TK/0 K/0 K/I/0
1 TK/1 K/1 K/I/1
2 TK/2 K/2 K/I/2
3 TK/3 K/3 K/I/3

Dirjen Pajak menghitung satu keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi dengan satu NPWP. Maksimal tanggungan yang dihitung dalam PTKP adalah 3 (tiga) anak, sekalipun jumlah anak lebih dari 3 (tiga) orang.

Dalam hal suami-istri bekerja dan keduanya memiliki NPWP, maka tanggungan dibebankan pada suami (dihitung K/0-K/3) sementara untuk istri berlaku TK/0 atau “dianggap” tidak kawin tanpa tanggungan. Misalnya, pasangan itu memiliki dua anak, berarti berlaku PTKP Digabung K/I/2 atau (K/2 +TK/0).

Berdasar Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016, PTKP untuk wajib pajak lajang adalah Rp 54.000.000. Jika kawin, ditambahkan Rp 4.500.000. Jika memiliki satu anak, ditambahkan lagi Rp 4.500.000 (maksimal tiga anak atau Rp 13.500.000).

BACA JUGA  macOS Nama dan Generasi, Dari Cheetah Hingga Mojave

Contoh:

  • Andrew adalah karyawan tidak menikah, maka berlaku PTKP TK/0 = Rp 54.000.000.
  • Ia kemudian menikah, dan istrinya tidak bekerja, maka statusnya berubah menjadi K/0 (Rp 54.000.000 + Rp 4.500.000) = Rp 58.500.000.
  • Andrew kemudian punya satu anak, maka PTKP yang berlaku K/1 (Rp 54.000.000 + Rp 4.500.000 + Rp 4.500.000) = Rp  63.000.000.
  • Istrinya kemudian bekerja di perusahaan lain untuk membantu Andrew mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga PTKP yang berlaku K/I/1 atau K/1 + TK/0 (Rp 63.000.000 + Rp 54.000.000) = Rp 117.000.000.

Bagaimana menghitung PPh 21 untuk penghasilan di bawah PTKP?

Jika gaji karyawan setahun lebih kecil atau sama dengan PTKP, maka pendapatannya tidak dipotong PPh 21.

Dalam kasus di atas, gaji Andrew per bulan Rp 4.500.000 saat istrinya belum bekerja dan belum punya anak, maka gaji setahun Rp 54.000.000 atau di bawah PTKP K/0 (Rp 58.500.000), sehingga gajinya tidak dipotong PPh 21.

Namun beda halnya jika penghasilan karyawan di atas PTKP, maka perusahaan wajib memotong PPh 21.

Sebagai contoh, Andrew pindah kerja ke perusahaan lain dengan gaji Rp 5.500.000 per bulan, sementara istrinya belum bekerja dan belum punya anak. Lalu, bagaimana menghitung PPh 21 untuk penghasilan di bawah PTKP?

Gaji = Rp 5.500.000

Pengurang:
Biaya Jabatan (5%) = Rp 275.000
Iuran Pensiun = Rp 100.000
Total Pengurang = Rp 375.000

Penghasilan Neto Sebulan = Gaji – Total Pengurang
= Rp 5.500.000 – Rp 375.000
= Rp 5.125.000
Penghasilan Neto Setahun (12 x Rp 5.125.000) = Rp 61.500.000

PTKP Setahun (K/0)

WP pribadi = Rp 54.000.000
Tambahan karena menikah = Rp 4.500.000
PTKP Setahun = Rp 58.500.000

Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Neto Setahun – PTKP Setahun
                                        = Rp 61.500.000 – Rp 58.500.000
                                        = Rp 3.000.000

PPh 21 Terutang
5% x Rp 3.000.000 = Rp 150.000
PPh 21 Setahun = Rp 150.000
PPh 21 Sebulan Rp 150.000 : 12 = Rp 12.500

Perhatikan contoh soal menghitung ptkp terbaru berikut ini:

Bapak Andreas pada tahun 2015 bekerja pada perusahaan PT Maju Terus Ora Mundur dengan memperoleh gaji sebulan Rp 4.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00. Status Bapak Andreas K/0. Penghitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan Rp 4.500.000,00.

Pengurangan :
Biaya Jabatan : 5% x Rp 4.500.000,00 Rp 225.000,00
Iuran pensiun Rp 100.000,00 (+) Rp 325.000,00 (-)
Penghasilan neto sebulan Rp 4.175.000,00.

Penghasilan neto setahun adalah 12 x Rp 4.175.000,00 = Rp 50.100.000,00.

PTKP setahun Bapak Andreas :
– untuk WP sendiri Rp 24.300.000,00
– tambahan WP kawin Rp 2.025.000,00 (+) Rp 26.325.000,00 (-)
Jadi Penghasilan Kena Pajak setahun Bapak Andreas adalah sebesar Rp 23.775.000,00

Menghitung PPh Pasal 21 terutang :
5% x Rp 23.775.000,00 = Rp 1.188.750,00
PPh Pasal 21 sebulan :
Rp 1.188.750,00 : 12 = Rp 99.063,00.

ptkp 2018,ptkp terbaru,tarif Ptkp terbaru,ptkp terbaru 2018,perubahan ptkp tahun 2018,perhitungan ptkp tahun 2018,ptkp pajak terbaru,ptkp pph 2018,ptkp tahun 2018 yang terbaru,perdirjen terbaru 2018

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here